Sebagaimana diketahui bahwa Pabrik PT MJIS yang berlokasi di Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sudah mangkrak (tidak beroperasi) sejak tahun 2015 hingga saat ini yang disebabkan turunnya harga biji besi di pasaran dunia, sehingga harga jualnya tidak kompetitif lagi.

Dalam kunjungannya ke Pabrik PT MJIS, Silmy Karim juga bekesempatan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Pabrik PT MJIS. “Kita harus cari solusi apa yang kira-kira tepat dan tetap mempunyai daya saing dan mengedepankan sumber-sumber komoditi dari Indonesia, apakah itu tambang dan sebagainya sehingga harapan kami PT MJIS yang sebelumnya menjadi beban akan menjadi suatu potensi. Perusahaan PT MJIS adalah Perusahaan Join Venture antara PTKS (66%) dan PT ANTAM (34%)”.

Silmy Karim berterima kasih kepada Kepala BKPM RI dan Ketua HIPMI atas kunjungan ke Pabrik PT MJIS. Ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik dan semoga ada solusi nyata yang bermanfaat bagi Indoensia khususnya Kab. Tanah Bumbu.

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia menyayangkan mangkraknya Pabrik PT MJIS yang mengolah biji besi ini sejak 5 tahun lalu.  “Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Program BKPM dan Kementerian BUMN untuk mengoptimalisasikan berbagai macam investasi yang belum clear, salah satunya adalah perusahaan yang membangun smelter untuk bahan baku biji besi dengan nilai investasi hampir Rp 2 Trilyun. Saat ini sedang dicarikan formulasi yang tepat, karena jika masih memakai konsep lama (produk sponge iron) untuk menyuplai bahan baku Krakatau Steel trendnya sudah tidak seperti itu.

Tugas ke depan adalah dalam rangka investasi yang berkualitas tidak hanya bertumpu pada pulau jawa, maka akan dijadikan suatu opsi untuk menarik investor yang akan berkolaborasi dengan Krakatau Steel. Sudah tentu produknya akan berubah, untuk jenis produk yang dihasilkan nanti akan didisain oleh PTKS dan diharapkan akan menjadi sumber pendapatan ekonomi Kab. Tanah Bumbu dan membuka lapangan pekerjaan. Bahlil juga menyatakan Pabrik PT MJIS sudah cukup bagus dan tinggal diipoles hingga menjadi menarik selain itu lokasinya cukup strategis”.

Mardani H. Maming (Ketua Umum HIPMI) juga mengharapkan semoga di masa pandemic seperti saat ini PT MJIS yang berada di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kab. Tanah Bumbu ke depan tidak mangkrak lagi karena dengan dibukanya investasi di kawasan KEK akan membuka lapangan kerja khususnya bagi masyarakat di daerah Kab. Tanah Bumbu Kalimatan Selatan. (RRT)

Nara Sumber:  Rizki R. Tirtasuwanda (Subdit SABM, NIK 93001489)

Direktur Utama PT Meratus Jaya Iron & Steel Bapak Yusdeka Putra menyampaikan pesan agar di tengah kondisi yang tidak menentu ini, baik Manajemen dan Karyawan tetap semangat dengan lahirnya PKB yang baru di masa mendatang.

Hubungan antar negara Indonesia dan Uni Soviet memang sering mengalami pasang surut, adalah hal yang biasa dalam hubungan antar negara yang dipengaruhi oleh suhu politik dan keamanan internasional. Jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia kontak diplomatik telah dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada masa perang Aceh (1874–1904) terhadap negara Uni Soviet, kontak pertama dilakukan tahun 1879 oleh para wakil pejuang Aceh kepada pemerintah Uni Soviet yang meminta agar mereka dapat diterima menjadi warga negara Uni Soviet. Peristiwa tersebut terjadi ketika kapal Uni Soviet Vsadnik sedang bersandar di pelabuhan Penang Malaysia, namun Tsar tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut karena menghindari kesalahpahaman diplomatik antara kerajaan Belanda dengan Uni Soviet. Surat permohonan resmi Sultan Aceh kembali disampaikan pada Nikolai II melalui Rudanovskiy sebagai konsulat Uni Soviet di Singapura pada tanggal 15 Februari 1904, yang isi suratnya menyatakan permohonan agar wilayah kesultanan Aceh mendapatkan perlindungan dari Uni Soviet. Namun kembali permohonan ini ditolak dengan halus dan ramah oleh Uni Soviet dengan alasan bahwa mengabulkan permohonan ini nantinya akan menyulitkan hubungan Uni Soviet dan Belanda.

Uni Soviet yang telah bersimpati dengan Indonesia pernah mengajukan sebuah resolusi kepada dewan keamanan PBB pada tanggal 21 Januari 1946 melalui Manuilsky seorang wakil Uni Soviet di PBB, resolusi tersebut menuntut kepada dewan keamanan PBB untuk melakukan investigasi terhadap serbuan tentara Inggris di Surabaya tanggal 10 November 1945 serta mengupayakan perdamaian di Indonesia. Namun rancangan resolusi tersebut ditolak oleh PBB. Pada kurun waktu selanjutnya hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sempat menurun setelah terjadi pemberontakan komunis yang dipimpin tokoh komunis Muso di Madiun pada bulan September 1948. Hubungan diplomatik kembali mulai membaik setelah Perdana Menteri M Hatta (merangkap Menlu) waktu itu menerima berita kawat dari Menteri Luar Negeri Soviet Vashinsky tanggal 25 Januari 1950 yang berisi pengakuan atas pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang mana sebelumnya Uni Soviet menganggap bahwa RIS hanyalah negara boneka bentukan kerajaan Belanda. Republik Indonesia Serikat (RIS) sendiri adalah hasil dari perundingan antara Indonesia dengan kerajaan Belanda atau yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, dimana dalam perundingan disebutkan tentang pengakuan kerajaan Belanda atas kedaulatan Indonesia di luar Irian Barat.
Kepercayaan dan simpati Uni Soviet semakin besar setelah kantor kedutaaan besar masing-masing negara dibuka di Moskow dan Jakarta tanggal 13 April 1954 serta Indonesia sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung April 1955, dan terlebih lagi partai komunis diikutsertakan dalam pemilu pertama Indonesia pada akhir tahun 1955. Hubungan mesra ini berlanjut hingga ditanda tangani perjanjian kerjasama pembangunan antara menteri luar negeri Indonesia Roeslan Abdulgani dan menteri luar negeri Uni Soviet Andrey Gromyko tanggal 11 September 1956, dimana diantaranya adalah proyek pembangunan jalan di Kalimantan Tengah dan industri besi baja di Kalimantan Selatan. Kedua proyek ini dibuat tidak lepas dari rencana besar Presiden Soekarno ketika itu yang akan memindahkan pusat pemerintahan di Kalimantan.

Bumi Kalimantan Selatan memang amat kaya dengan berbagai macam kandungan mineral selain minyak bumi, batu bara, emas dan lain-lain salah satu diantaranya adalah biji besi, biji besi di Kalimantan Selatan pertama kali ditemukan pada masa kolonial Belanda tahun 1847 di daerah Pelaihari Tanah Laut. Dan pada tahun 1942 pada saat pendudukan Jepang, di Pelaihari pernah dilakukan pembuatan tanur peleburan biji besi, namun usaha percobaan pemerintah Jepang ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Logam besi baja merupakan material yang amat vital dalam kehidupan modern manusia sehingga dikategorikan kedalam sebuah industri strategis, dimana dari material besi baja ini dimanfaatkan utamanya untuk berbagai keperluan industri konstruksi, peralatan rumah tangga hingga industri lain seperti otomotif & perkapalan.

Kalimantan Selatan memiliki goresan sejarah tersendiri tentang industri strategis besi dan baja ini, dimana cikal bakal indusri nasional besi baja pernah di setting untuk dibangun di daerah ini atas sokongan dana serta bantuan teknis dari negara Uni Soviet. Memang amat tepat jika industri besi baja kala itu direncanakan akan dibangun di Kalimantan Selatan, mengingat daerah ini memiliki sumber daya mineral berupa bahan baku dan energi yang melimpah untuk mendukung industri tersebut. Meskipun begitu kenyataan sejarah berbicara lain sehingga akhirnya industri raksasa ini tidak terealisasi dibangun di bumi Kalimantan Selatan.

Sebuah tim telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk setelah ditanda tanganinya kontrak antara pemerintah Indonesia dan Uni Soviet 11 September 1956, dan yang ditunjuk sebagai kepala tim proyek pembangunan pabrik besi baja ini adalah Drs. Soetjipto dengan dibantu oleh Ir. A. Sayoeti, Ir. Tan Boem Liam dan RJK Wiriasoeganda. Pada tahun itu pula dilakukan survey penyelidikan sumber biji besi di beberapa wilayah seperti Jampang Kulon (Jawa Barat), Lampung, Sungai Dua dan Pulau Sebuku (Kalimantan Selatan) serta persediaan batubara di daerah Bayah (Jawa Barat), Bukit Asam (Sumatera Selatan), Pulau Laut (Kalimantan Selatan) dan Gunung Batu Besar (Kalimantan Timur). Survey ini dilakukan oleh Biro Perancang Negara dan Jawatan Geologi yang dibantu oleh konsultan Jerman Barat Wedexro (Westdeutsches Ingenieur Büro) di bawah pimpinan Dr. Rohland KG.

Di dalam laporannya Wedexro merekomendasikan bahwa pembangunan industri besi baja dapat dilakukan dalam 2 fase; fase pertama dibangun 2 buah pabrik besi baja dengan kapsitas masing-masing 50.000 ton per tahun dengan memanfaatkan besi-besi tua (scrap) yang cukup banyak tersedia saat itu ditambah impor sementara besi kasar (pig iron). Fase kedua adalah membangun industri baja yang lebih besar dengan kapasitas 250.000 ton per tahun dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari lokasi hasil survey yang telah dilakukan. Dalam pembangunan fase kedua ini Wedexro merekomendasikan untuk membangun industrinya di Lampung, namun rekomendasi ini tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia yang lebih cenderung memilih Kalimantan Selatan sebagai lokasi industri pabrik baja dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku biji besi dan energi berupa batubara yang melimpah.

Pada tahun 1959 tim proyek Indonesia bersama beberapa tenaga ahli dari Uni Soviet kembali melakukan survey untuk mencari lokasi yang paling layak untuk didirikan industri pabrik baja fase pertama, dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat didirikan sebuah industri pabrik baja adalah adanya pelabuhan samudera yang cukup dalam agar mampu disandari oleh kapal-kapal bertonase besar. Dan pada akhirnya setelah melalui berbagai macam pertimbangan teknis dipilihlah Cilegon Banten sebagai lokasi industri baja yang dikenal sebagai PT Krakatau Steel saat ini. Kontrak pembangunan pabrik baja Cilegon ini ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1960 antara pemerintah Indonesia dengan Tjazpromex Pert of Moskwa dan proyek pembangunan ini diresmikan pada tanggal 20 Mei 1962 dengan target penyelesaian proyek sebelum tahun 1968. Namun kemudian proyek ini berhenti total pada tahun 1965 saat terjadinya pemberontakan G 30 S PKI. Dan pada akhirnya proyek Krakatau Steel dilanjutkan pembangunanya di era pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1970 dan diresmikan beroperasi pada tahun 27 Juli 1977.

Bangkai Heli Rusia di Taman Karang Taruna,
sekarang kolam Renang Idaman Banjarbaru.
Demikian pula dengan rencana fase kedua pembangunan pabrik baja di Kalimantan Selatan yang akhirnya tidak terealisasi dengan adanya peristiwa G 30 S PKI. Yang terjadi di Kalimantan Selatan sehubungan dengan rencana fase kedua proyek pabrik besi baja tersebut adalah kegiatan survey sumber-sumber biji besi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya oleh para ekspatriat Uni Soviet, dan kota Banjarbaru dipilih sebagai home base mereka untuk tempat tinggal, kantor, dan pergudangan. Dalam melakukan survey para ekspatriat ini menggunakan 2 pesawat helikopter buatan Uni Soviet untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang diduga memiliki potensi sumber biji besi beserta cadangan energi untuk mendukung industrinya. Diperkirakan helikopter yang mereka pergunakan tersebut adalah jenis Mi 4 versi sipil *). Para surveyor ekspatriat Uni Soviet di Banjarbaru tinggal di sebuah mess milik TNI AU yang dikenal sebagai Mess L (karena bentuknya seperti huruf L) berlokasi di belakang museum Lambung Mangkurat Banjarbaru yang kini kondisinya sangat memprihatinkan, sedangkan untuk perkantoran dan gudang lokasinya adalah di Jl. Rahayu tepatnya adalah di lokasi sekolah teknik menengah swasta SMK YPK sekarang. Semua fasilitas yang ada tersebut kemudian ditinggalkan paska pemberontakan PKI tahun 1965, termasuk peninggalan kedua pesawat helikopter Mi 4 yang kemudian sempat menjadi monumen di taman kota yang sekarang menjadi kolam renang Idaman Banjarbaru, dan satu lagi berada di lapangan SMK YPK sekarang. Kedua monumen tersebut sempat penulis saksikan pada tahun 1988, dan di awal-awal tahun 90 an kedua monumen ini sudah tidak berada lagi pada tempatnya.

Sementara itu kompleks perkantoran dan gudang eks proyek besi baja yang terbengkalai dimanfaatkan sebagai sekolah teknik menengah. Ada cerita tersendiri mengenai berubahnya kompleks perkantoran dan gudang eks proyek besi baja tersebut menjadi sekolah teknik menengah. Berawal dari sebuah keprihatinan seorang Indonesianis Belanda bernama Van der Pijl yang sudah menjadi warga Banjarbaru kala itu, dimana beliau sebagai pejabat dinas pekerjaan umum Kalimantan Selatan dimasa pemerintahan Gubernur dr. Moerdjani merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga-tenaga berkualifikasi teknik. Hingga pada akhirnya muncullah ide di benak Van der Pijl untuk membuat sekolah teknik menengah dengan memanfaatkan bangunan perkantoran serta gudang eks proyek besi baja tersebut, dan ide tersebut terealisasi pada tahun 1968 dengan berdirinya sebuah sekolah teknik menengah swasta yang diasuh sendiri oleh Van der Pijl dimana hingga sekarang kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sekolah ini.

Kini setelah lebih 50 tahun berselang ‘blue print’ pembangunan pabrik baja di Kalimantan Selatan kembali mengemuka, karena memang potensi sumber alam bumi Kalimantan Selatan sangat memadai untuk mendukung industri tersebut. Disebutlah PT Meratus Jaya Iron & Steel sebagai sebuah perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (kepemilikan saham 66%), PT Aneka Tambang Tbk (kepemilikan saham 34%)  akan mengelola pabrik besi baja yang  berlokasi di desa Sari Gadung kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2009 pembangunan pabrik ini telah dimulai dan diperkirakan pada akhir tahun 2014 pabrik ini akan mulai beroperasi dengan menelan biaya investasi sebesar Rp. 1,3 trilyun. Pemerintah Kalimantan Selatan berencana menanamkan modalnya dalam perseroan dalam bentuk tanah seluas 200 Ha yang sampai sekarang masih dalam proses.

PT Meratus Jaya Steel & Iron akan memproduksi besi spons (bahan semi jadi) sebesar 315.000 ton per tahun untuk menyuplai kebutuhan bahan baku PT Krakatau Steel. Produksi besi spons PT Meratus Jaya Iron & Steel akan memasok 16% kebutuhan bahan baku PT Krakatau Steel yang selama ini sebagian diimpor.

(nurindarto.blogspot.com, dari berbagai sumber)