Sebagaimana diketahui bahwa Pabrik PT MJIS yang berlokasi di Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sudah mangkrak (tidak beroperasi) sejak tahun 2015 hingga saat ini yang disebabkan turunnya harga biji besi di pasaran dunia, sehingga harga jualnya tidak kompetitif lagi.

Dalam kunjungannya ke Pabrik PT MJIS, Silmy Karim juga bekesempatan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Pabrik PT MJIS. “Kita harus cari solusi apa yang kira-kira tepat dan tetap mempunyai daya saing dan mengedepankan sumber-sumber komoditi dari Indonesia, apakah itu tambang dan sebagainya sehingga harapan kami PT MJIS yang sebelumnya menjadi beban akan menjadi suatu potensi. Perusahaan PT MJIS adalah Perusahaan Join Venture antara PTKS (66%) dan PT ANTAM (34%)”.

Silmy Karim berterima kasih kepada Kepala BKPM RI dan Ketua HIPMI atas kunjungan ke Pabrik PT MJIS. Ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik dan semoga ada solusi nyata yang bermanfaat bagi Indoensia khususnya Kab. Tanah Bumbu.

Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia menyayangkan mangkraknya Pabrik PT MJIS yang mengolah biji besi ini sejak 5 tahun lalu.  “Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Program BKPM dan Kementerian BUMN untuk mengoptimalisasikan berbagai macam investasi yang belum clear, salah satunya adalah perusahaan yang membangun smelter untuk bahan baku biji besi dengan nilai investasi hampir Rp 2 Trilyun. Saat ini sedang dicarikan formulasi yang tepat, karena jika masih memakai konsep lama (produk sponge iron) untuk menyuplai bahan baku Krakatau Steel trendnya sudah tidak seperti itu.

Tugas ke depan adalah dalam rangka investasi yang berkualitas tidak hanya bertumpu pada pulau jawa, maka akan dijadikan suatu opsi untuk menarik investor yang akan berkolaborasi dengan Krakatau Steel. Sudah tentu produknya akan berubah, untuk jenis produk yang dihasilkan nanti akan didisain oleh PTKS dan diharapkan akan menjadi sumber pendapatan ekonomi Kab. Tanah Bumbu dan membuka lapangan pekerjaan. Bahlil juga menyatakan Pabrik PT MJIS sudah cukup bagus dan tinggal diipoles hingga menjadi menarik selain itu lokasinya cukup strategis”.

Mardani H. Maming (Ketua Umum HIPMI) juga mengharapkan semoga di masa pandemic seperti saat ini PT MJIS yang berada di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kab. Tanah Bumbu ke depan tidak mangkrak lagi karena dengan dibukanya investasi di kawasan KEK akan membuka lapangan kerja khususnya bagi masyarakat di daerah Kab. Tanah Bumbu Kalimatan Selatan. (RRT)

Nara Sumber:  Rizki R. Tirtasuwanda (Subdit SABM, NIK 93001489)

Direktur Utama PT Meratus Jaya Iron & Steel Bapak Yusdeka Putra menyampaikan pesan agar di tengah kondisi yang tidak menentu ini, baik Manajemen dan Karyawan tetap semangat dengan lahirnya PKB yang baru di masa mendatang.

“Perusahaan tersebut mayoritas berada di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga Batam,” ujar Jero di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/1/2013).

Jero mengakui, sebanyak 66 perusahan tersebut merupakan bagian dari 253 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah menandatangani pakta integritas pada 2012. Namun baru 66 yang berkomitmen mempersiapkan smelter tersebut.

“112 baru feasibility study, 16 baru studi AMDAL, 15 sudah groundbreaking dan awal konstruksi, 10 memasuki pertengahan konstruksi, dan 25 berada dalam tahap akhir konstruksi,” tutur dia.

Beberapa perusahaan smelter nasional yang sudah siap olah bahan mineral yaitu:

1. PT Manokem Surya, smelter sirkon, progres pembangunan 100 persen
2. PT Delta Prima Steel, smelter pasir besi, progres pembangunan 100 persen
3. PT Meratus Jaya Iron Steel, smelter besi, progres pembangunan 100 persen
4. PT Cilegon Indefero, smelter nikel, progres pembangunan 100 persen
5. PT Krakatau Posco, smelter baja, progres pembangunan 100 persen
6. PT Indotama Fero Aloy, smelter mangan, progres pembangunan 100 persen
7. PT Indonesia Chemical, smelter bauksit, progres pembangunan 100 persen
8. PT Cahaya Modern Metal Mining, smelter nikel, progres pembangunan 100 persen

(izz)

Source : http://sindonews.com

“Proses invetasi smelter terus berjalan sampai sekarang, dari segi pemantauan kami tidak menerima laporan yang berbeda sehingga progresnya masih sesuai rencana,” ujar Mahendra ketika ditemui seusai acara ANZ di Hotel Melia, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2014. (Baca juga : Dahlan Minta PT Timah Garap Mineral Sisa Olahan)

Mahendra mengatakan, karena dalam pemberian izin investasi ada batasannya, maka jika kontak sudah habis, izin tersebut bisa ditinjau kembali. Namun, kata dia, sampai sekarang tidak ada yang masuk ke dalam kategori daftar investasi yang harus ditinjau. “Jadi kami berpikir sudah sesuai dengan rencana,” ujar Mahendra.

Sebelumnya, BKPM telah menerbitkan izin pembangunan smelter bagi 28 perusahaan. Mahendra mengatakan izin yang diberikan untuk membangun smelter tersebut sudah cukup banyak dan bisa untuk menampung seluruh produksi. (Baca juga : Antam Bisa Tetap Ekspor Mineral hingga 2017)

“Sekarang tugas kami lebih kepada memantau proses investasi itu berjalan dengan baik, jadi untuk tahun ini bukan pada peningkatan jumlah investasinya namun lebih kepada implementasi dalam pelaksanaannya,” ujar Mahendra.

Dalam daftar invetasi BKPM, tercatat 28 perusahaan tersebut terdiri atas empat industri pengolahan bauksit, tujuh pengolahan biji besi, empat belas pengolahan nikel, dan tiga pengolahan tembaga. Total nilai investasi dari 28 perusahaan ini mencapai Rp 150 triliun.

Adapun tahun ini BKPM menargetkan realisasi investasi bisa mencapai Rp 456 triliun. Salah satu perusahaan yang membangun smelter adalah PT Indonesia Chemical Alumina (ICA). Perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara PT Aneka Tambang dan perusahaan asing asal Jepang. PT ICA membangun smelter di Kalimantan Barat yang akan mengolah bauksit menjadi chemical grade alumina. (Lihat juga : Kisruh Ekspor Mineral, Asosiasi Ajukan Uji Materi)

Lalu ada perusahaan patungan antara Krakatau Steel dan Aneka Tambang yang bernama PT Meratus Jaya Iron & Steel. Perusahaan ini membangun smelter di Kalimantan Selatan yang akan mengolah pasir besi menjadi sponge iron.

Kemudian ada PT Delta Prima Steel. Perusahaan yang dihasilkan dari penanaman modal asing (PMA) ini akan melakukan pengolahan pasir besi menjadi sponge iron di Kalimantan Selatan. Selain perizinan smelter, BKPM juga telah menerbitkan perizinan di industri biodiesel kepada 58 perusahaan dengan keseluruhan nilai investasi mencapai Rp 40 triliun.

Source : http://www.tempo.co